25 Organisasi Kewartawanan Gelar Aksi Intelektual di Dinsos Kabupaten Bogor, Erwin Ramli: Salut Buat Kadinsos?
Cibinong, tangrayanews.com
Viralnya aksi unjuk rasa para kewartawanan di Dinas Sosial Kabupaten Bogor mendapatkan kritikan serta apresiasi dari seorang aktifis sekaligus Ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) atau Indonesia Crime Prevention Foundation DKI Jakarta, Erwin Ramali.
Erwin menyebut aksi unras yang dilakukan para organisasi kewartawanan, media dan para wartawan merupakan bentuk dukungan yang memiliki nilai plus minus. Dia melihat aksi intelektual itu merupakan cermin bagian dari demokrasi.
“Aksi intelektual yang dilakukan kawan-kawan jurnalis dan dari berbagai kelembagaan kewartawanan pada hari Kamis (28/11/2024) jelas mengandung nilai-nilai luhur. Mereka menyuarakan soal adanya pelecehan terhadap profesinya oleh ketua IPSM Kabupaten Bogor. “Ucap Erwin ketika diminta tanggapannya oleh wartawan, Minggu (01/12/2024).
Dalam konteks itu, Erwin juga mengapresiasi sikap gentlemen Farid Ma’ruf sebagai seorang Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor dengan penuh tanggung jawab langsung menemui peserta aksi dan menyampaikan permintaan maaf atas nama Supiah ketua IPSM, serta atas nama pribadi dan Dinas Sosial Kabupaten Bogor umumnya perihal peristiwa yang terjadi.
“Penyampaian maaf dari orang nomor 1 di Dinsos Kabupaten Bogor itu patut diacungkan jempol karena memiliki jiwa legowo, berani dan bertanggung jawab. Kami bisa katakan itu merupakan sikap seorang pemimpin yang gentlemen. “Ulasnya.
Sebelumnya ada 25 organisasi kewartawanan Nasional maupun kedaerahan, serta para awak media menggelar aksi intelektual di Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Kamis (28/11/2024).
Dalam orasinya, kordinator aksi, Harun menyebut bahwa persoalan itu merupakan imbas dari celoteh ketua IPSM Kabupaten Bogor soal media abal-abal dimedia sosial facebook.
“Disini kami berkumpul bersama-sama dan sedikitnya ada 25 organisasi kewartawanan, serta para awak media sebagai bentuk keprihatinan Profesi dan solidaritas intelektual atas tercemarnya profesi kami yang disebut media abal-abal oleh ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kabupaten Bogor. “Kata Harun.
Aksi yang berjalan tertib langsung disambut baik, bahkan Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kabupaten Bogor, Supiah, menyatakan secara terbuka permintaan maafnya kehadapan peserta aksi di depan gerbang Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor.
Supiah meminta maaf atas pernyataannya yang menjadi viral beberapa hari lalu, sehingga muncul persepsi negatif dan ketersinggungan kawan-kawan media.
“Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman wartawan atas ucapan saya di Facebook. Perkataan saya itu tidak benar-benar dari pikiran maupun hati saya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi saya ke depan dan kami siap bermitra dengan wartawan, “ungkapnya di tengah-tengah peserta aksi.
Selain itu, Supiah juga mengatakan dengan sesungguhnya tidak akan mengulangi hal yang sama dan akan lebih berhati-hati menggunakan sosial media, terutama dengan kawan-kawan media.
Permintaan maaf Supiah tersebut tak lepas dari fasilitasi yang dilakukan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Farid Ma’rup. Di mana IPSM merupakan mitra strategis Dinsos dalam menjalankan program-programnya di lapangan selama ini, seperti juga kader PKH, TKSK, LK3, maupun LK2S, salah satunya program Bimtek ke Bali dengan menggunakan anggaran TA 2023.
“Sebanyak 133 orang unsur relawan Dinsos seperti TKSK, PSM, Pendamping PKH, LK3 dan LK2S yang mengikuti bimtek psikososial pasca Bencana Bali sudah dianggarkan sejak tahun 2023 dan perannya sangat strategis.
“Saya juga sudah melakukan teguran kepada Ketua IPSM atas ucapannya,kedepan tidak ada lagi sesama profesi saling merendahkan, menghujat, karena semua profesi itu punya tujuan yang mulia. “Jelas Farid Ma’rup saat berorasi di hadapan ratusan peserta aksi.
Bahkan, mantan aktivis Kabupaten Bogor ini juga mempersilakan sekitar 10-an peserta aksi yang merupakan penanggung jawab, korlap, serta para perwakilan aksi untuk duduk satu meja di ruangannya dalam upaya mediasi.
Dalam aksi ini kawan-kawan ketua organisasi dan rekan-rekan media serta wartawan juga menyampaikan hal yang sama, serta mengapresiasi kepada Kadinsos yang sudah memfasilitasi peserta aksi.
“Dalam hal ini kami juga sudah memaafkan atas peristiwa yang terjadi, kerinduan kawan-kawan akan terobati jika Supiah mengucapkan permintaan maafnya langsung dihadapan kawan-kawan. Bahkan kita semua juga diterima dengan baik oleh Kadinsos yang ikut hadir dan mau menemui serta berdialog dengan kawan-kawan peserta aksi Damai intelektual ini. “Beber Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan yang merupakan penanggungjawab aksi.
Opan berharap kedepannya Pemda Bogor terkhusus Dinsos dapat lebih menjaga sinergitas terhadap rekan-rekan jurnalis, sehingga kedepannya dapat membangun komunikasi dua (2) arah yang lebih baik sebagai penunjang program-program kerja Dinsos.
“Perlu yang harus dicatat bahwa Jurnalis merupakan pilar keempat demokrasi yang berfungsi sebagai kontrol publik, tata kelola pemerintah. Disinilah yang kami tekankan, sebagai pengawasan publik serta kontrol dalam mengkritisi adalah bentuk kepedulian kami untuk Pemerintah. Sehingga program-program yang dijalankannya lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. “Pungkasnya.(red)
Narsum: Koalisi Wartawan Indonesia Bersatoe
_rilis resmi DPP FWJ Indonesia dan GMOCT_
*Respon Cepat Kemensos Untuk Bayi Devan Alvarendra*
*STPL Bekasi Kunjungi Kediaman Orangtua Devan Alvarendra di Purwakarta*
Apresiasi Tinggi untuk Kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program 100 Hari Kerja, Open Donasi Bayi Devan Berbuah Manis
Purwakarta | Kinerja Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam mengentaskan kemiskinan mendapat pengakuan positif dari masyarakat. Hal ini semakin terlihat setelah viralnya pemberitaan mengenai open donasi untuk membantu bayi Muhammad Devan Alvarendra, yang membutuhkan operasi kedua.
Pemberitaan tersebut dipublikasikan oleh GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama, serta didukung oleh FWJI Indonesia.
Dalam pidato perdana presiden, Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi isu kemiskinan di tanah air. Kementerian Sosial (Kemensos) RI turut memberikan respons cepat terhadap situasi yang dihadapi oleh keluarga bayi Devan.
Kunjungan tersebut dilakukan oleh perwakilan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi, Anang dan Diyah, yang didampingi oleh Kepala Desa Cikadu, H. Sulaeman. Mereka menemui Ahmad Alfian dan Gita Permatasari, orang tua dari bayi Devan, di Kampung Bongas Kolot, Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
Ahmad Alfian, selaku ayah dari bayi Devan, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pusat, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membantu keluarganya.
“Kami berterima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Kemensos, Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi, RS Hasan Sadikin Bandung, dan para donatur yang telah menyisihkan rejekinya untuk meringankan beban kami. “Kata dia.
Selain itu, dia juga mengucapkan banyak terima kepada Kasatreskrim Polres Jepara AKP Yorisa Prabowo yang juga telah menyisihkan sebagian rejekinya untuk meringankan beban keluarganya.
Lebih lanjut, Ahmad juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus GMOCT dan FWJI Indonesia yang telah membantu menyebarkan informasi terkait open donasi ini.
“Semoga kebaikan semua pihak dibalas oleh Allah SWT dengan rejeki yang berlimpah,” ujarnya.
Terpisah Ketua Umum FWJ Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan mengapresiasi apa yang telah disampaikan STLP Bekasi Kementerian Sosial RI. Menurutnya respon cepat seperti itu sangat dinanti rakyat Indonesia, terkhusus bagi warga yang benar-benar membutuhkan ikut campur Pemerintah.
“Respon cepat STPL Bekasi patut diapresiasi. Kami berharap Pemerintah lebih jeli dan terbuka dengan berbagai persoalan sosial, ekonomi, pendidikan dan hukum di masyarakat. Sehingga masyarakat merasakan Negara hadir ditengah tengah mereka. “Jelas Opan di Jakarta, Selasa (26/11/2024).
Dia juga berharap kedepannya bukan hanya slogan ‘No Viral No Justice’ akan tetapi respon cepat Pemerintah dalam menanggulangi persoalan-persoalan itu lebih mengedepankan program nyata.
Red
